Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dinilai akan memakan waktu lama dan biaya besar. Sebab, banyak infrastruktur yang harus dibangun pemerintah untuk membuat Palangkaraya menjadi pusat pemerintahan.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, untuk membangun infrastruktur di Palangkaraya layaknya ibu kota negara, membutuhkan waktu panjang. Bahkan tidak cukup hanya dengan satu periode pemerintah.
“Kalau membangun infrastruktur untuk ibu kota baru, itu bukan biaya kecil, dan saya rasa dalam satu periode pemerintahan tidak selesai,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (17/4/2017).
Menurut dia, untuk membangun sebuah ibu kota yang baru, maka perlu dibangun gedung-gedung kementerian dan lembaga. Belum lagi setelah gedung tersebut selesai, harus memindahkan aparatur negara yang sebelumnya di Jakarta.
“Bayangkan misalnya pembangunan berbagai kantor kementerian, itu baru kementerian. Belum misalnya lembaga-lembaga negara lain seperti kepolisian, TNI, bangun markas besarnya. Jadi menurut saya sangat besar juga (anggarannya). Belum lagi membangun istana yang baru,” kata dia.
Sebab itu, lanjut Sarman, ada baiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terkait wacana ini. Selain itu akan lebih baik fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan.
“Pemerintah perlu kaji lebih dalam untuk ruginya. Menurut saya lebih baik pemerintah fokus mempercepat pembangunan infrastruktur,” tandas dia.
