PROSES MENGUATNYA PERAN NEGARA PADA MASA ORDE BARU

Sejak Orde Baru berkuasa, telah banyak perubahan yang dicapai oleh bangsaIndonesia melalui tahap – tahap pembangunan di segala bidang. Pemerintahan Orde Baru berusaha meningkatkan peran Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan negara yang didasarkan ataskemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Pada ketetapan MPRS No.IX / MPRS1966, Jenderal Soeharto selaku pengemban Supersemar ditugaskan oleh Sidang UmumIV MPRS untuk membentuk kabinet baru. Pembentukan cabinet ini dinamai KabinetAmpera,tugasnya untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratanuntuk melaksanakan pembanguna nasional. Tugas itu yang kemudian dikenal dengan Dwi Darma Kabinet Ampera . Program yang ditugaskan oleh MPRS kepada KabinetAmpera adalah : 1.memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan 2.melaksanakan pemilu dalam batas waktu seperti tercantum dalam KetetapanMPRS No. XI / MPRS / 1966 yakni 5 juli 1968 3.melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasionalsesuai dengan Ketetapan MPRS No. XI / MPRS / 1966. 4.melanjutkan perjuangan anti imperalisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Keempat program Kabinet Ampera ini disebut Catur Karya Kabinet Ampera Pada tanggal 21 Maret 1968, Jenderal Soeharto selaku Pejabat Presiden menyampaikanlaporan kepada Sidang Umum V MPRS mengenai pelaksanaan Dwi Darma dan Catur  Karya Kabinet Ampera. Menurut UUD 1945, MPR memegang kekuasaan tertinggi dalam Negara Republik Indonesia. Presiden dan DPR berada dibawah MPR. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno , kedudukan MPRS berada di bawah kekuasaan presiden. Hal itu disebabkan karena Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana MenteriIII yang dengan jelas berada di bawah presiden dalam susunan keanggotaan pada badaneksekutif sehingga MPRS selalu membenarkan apa yang diinginkan oleh presiden.Bahkan pada setiap perayaan Ulang Tahun Proklamasi Kemrdekaan Indonesia , PresidenSoekarno berbicara langsung kepada masyarakat. Padahal berdasarkan UUD 1945 , yang bertugas membantu presiden hanyalah para menteri yang di angkat oleh presiden. Pada zaman Orde Baru tatana kehidupan kenegaraan dikembalikan kepadakemurnian pelaksanaan UUD 1945, hal itu terlihat pada peringatan ProklamasiKemerdekaan Indonesia , dimana Presiden Soeharto berbicara langsung di hadapan DPR.Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto selalu diucapkan di depan sidang DPR

Dampak Menguatnya Peran Negara Selama Orde Baru

Orde baru berlangsung pada tahun 1968-1998

1.Dampak Menguatnya Peran Negara terhadap Kehidupan Masyarakat

a.Dampak positif
1).Harga Sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) dan BBM yang murah
2).Pendidikan yang murah untuk semua jenjang pendidikan
3).Terbukanya kesempatan kerja
4).Rakyat pernah mengalami swasembada pangan
5).Berkembangnya pertanian rakyat
6).Rendahnya angka kemiskinan yang diikuti dengan meningkatnyakesejahteraan rakyat
7).Penurunan angka kematian bayi sebagai dampak keberhasilan keluarga berencana
8).Angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat sebagai dampak keberhasilan bebas tiga buta (B3B)

b.Dampak Negatif 
Pemerintahan Orde Baru yang bersifat sentralistik telah memasung kebebasanrakyat

2.Dampak Menguatnya peran Negara terhadap Kehidupan Politik 
a.Dampak positif dari kebijakan politik pemerintah Orde Baru
1).Pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembagakepresidenan yang menyebabkan semakin kuatnya peran Negara dalammasyarakat
2).Situasi keamanan pada masa Orde Baru relative aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yangdianggap bertentangan dengan Pancasila
3).Dilakukan peleburan partai agar pemerintah dapat mengontrol parpol

b.Dampak negative kebijakan politik pemerintah Orde Baru
1)Terbentuk pemerintahan yang bersifat ototriter, dominative, dan sentralistis
2)Otoriarisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat
3)Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat INdonesia
4)System perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR, Soeharto selalu terlpilih
5).Demokrasi yang terbentuk didasarkan pada korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya

3.Dampak Menguatnya Peran Negara terhadap Kehidupan Media Massa Pers merupakan salah satu tiang penyangga demokrasi
a.Jargon Pers Pancasila yang bebas dan bertanggung jawab
Pemerintahan Orde Baru-lah yang memutuskan tanggal 9 Februari sebagaihari Pers Nasional. Hal itu didasarkan pada keputusan Presiden No. 5 Tahun 1985tanggal 23 Januari 1885
b.Pemberedelan Pers Selama Orde Baru
Pada masa awal merintahan Soeharto, sehubungan antara pers dan pemerintah cukup baik. Namun, hubungan baik antara pers dan pemerintah hanya berlangsung lebih kurang delapan tahun.Pemerintah Orde Baru mulai represif setelah meletus peristiwa kerusuhan15 Januari 1974 (Peristiwa MalariaMahasiswa merasa tidak puas atas kondisi perekonomian nasional yangterkesan dimonopoli dan didikte oleh pihak Jepang peristiwa tersebut mendapatsorotan tajam pers di Jakarta diberangus untuk beberapa waktu.Izin terbit baruakan dikeluarkan menanatangani surat pembayaran maaf kepada pemerintah.